Beranda » ILMU PENGETAHUAN UMUM » PERTAMBANGAN

PERTAMBANGAN


Definisi Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Bahan galian disini dapat terdiri dari batubara, minyak atau emas.

Contoh Gambar 1.1. Kegiatan Pertambangan

Sebenarnya kegiatan pertambangan memiliki kegiatan yang berkelanjutan yang dari langkah 1 ke langkah berikutnya dapat mengurangi resiko kerugian dalam tambang. Tapi ada kegiatan yang berlangsung secara bersamaan.

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan dalam pertambangan:

  • Penyelidikan Umum (prospecting)
  • Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
  • Studi kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk study Amdal)
  • Persiapan produksi (development, construction)
  • Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
  • Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
  • Pengolahan (mineral dressing)
  • Pemurnian / metalurgi ekstraksi
  • Pemasaran
  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Pengakhiran Tambang (Mine Closure) / Reklamasi

Disini kita dapat membedakan antara penambangan dengan pertambangan. Untuk penambangan sendiri merupakan salah satu dari kegiatan pertambangan yang terdiri dari land clearing, pengupasan top soil, pembongkaran Over Burden, Pengangkutan, kemudian terakhir Penimbunan.

Perizinan Pertambangan

Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan “IUPK”, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”). Dalam bab XI mengenai Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus, Pasal 86 UU Minerba mengatur bahwa Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial, yang sama dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tipe-tipe Izin Usaha Pertambangan yang lain. Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di suatu WIUPK, serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”), mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IUPK. Dalam pasal 62 PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, IUPK terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 64 PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur bahwa untuk memperoleh IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi persyaratan:

I. Persyaratan Administratif
1.Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMN yang diberikan berdasarkan prioritas:

  • Surat permohonan;
  • Profil badan usaha;
  • Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  • Surat keterangan domisili.

2.Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batu bara bagi pemenang lelang WIUPK:

  • Surat permohonan;
  • Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  • Surat keterangan domisili.

II. Persyaratan teknis, meliputi:

  • Pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta bidang pertambangan mineral atau batu bara paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  • Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
  • Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

III. Persyaratan lingkungan, meliputi:

1.Untuk IUPK Eksplorasi meliputi:

  • pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

  • Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  • Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Persyaratan finansial, meliputi:

1.Untuk IUPK Eksplorasi, meliputi:

  • bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  • bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran.

2.Untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

  • laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
  • bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pemberian WIUPK

Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan/atau batubara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (3) PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), atau Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) oleh Menteri dengan cara prioritas. Dalam hal terdapat hanya satu BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Namun jika terdapat lebih dari satu BUMN atau BUMD, akan diadakan proses lelang untuk menentukan kepada siapa WIUPK harus diberikan. Pemenang lelang lalu akan dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang. Pasal 52 PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur bahwa badan usaha swasta, yang bergerak dalam bidang pertambangan, dapat ditawarkan sebuah WIUPK jika tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat. Badan usaha swasta tersebut lalu akan dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

Peraturan-Peraturan Pertambangan

Tata urutan peraturan perundang – undangan di Indonesia pada umumnya dan peraturan pertambangan pada khususnya adalah :

  1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. TAP MPR
  3. Undang-Undang Pokok
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
  6. Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri
  7. Peraturan Daerah. Tingkat Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangannya
  8. Peraturan/Instruksi/Keputusan Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya

Pada mulanya undang-undang pokok pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah dan lain-lainnya.

Sejak februari 2009, Undang-Undang Pokok Pertambangan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..
Sejak saat itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen dan peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 secara berangsur-angsur akan diganti.

Sampai dengan bulan Juli 2010 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 baru berupa:

  1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan peraturan pelaksanaan yang lainnya masih mengacu kepada peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. Peraturan peraturan lama yang belum ada penggantinya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.
Peraturan pertambangan tersebut berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi belum dapat berlaku secara penuh apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya berdasarkan tata ruang yang berlaku berada di Kawasan Hutan.

Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangannya berada di kawasan hutan maka berlaku ketentuan tambahan yang tercantum dalam pasal 38, 50 dan 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyinya sebagai berikut :
1. pasal 38 ayat 3, 4 dan 5 UU No. 41 Tahun 1999

  • Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
  • Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
  • Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pasal 50 ayat 3 UU 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”; (kehutanan red)

3. Pasal 78 ayat (6) menyebutkan bahwa ” Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Penjabaran ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut tertuang dalam ;

  1. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan diluar Sektor Kehutanan;
  2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  3. Peraturan Menteri Kehutanan No. 43 /Menhut.II/2008 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Mengingat kegiatan usaha pertambangan kalau tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi merusak lingkungan hidup maka kegiatan usaha pertambangan pun harus tunduk dengan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti dari Undang-Undang N0. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang ini juga relatif baru sehingga peraturan pelaksanaannya masih yang banyak menggunakan peraturan lama dengan catatan asal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang baru.

Kecelakaan kerja di sektor pertambangan sangat potensial untuk dapat terjadi. Dalam rangka pencegahannya maka dunia pertambangan pun harus tunduk ke peraturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan keselamatan kerja di sektor pertambangan :

  1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  2. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan.
  3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-15/Men/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.

Apabila kegiatan usaha pertambangan merupakan penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri maka Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya juga terkait dengan Peraturan Pertambangan.
Peraturan pertambangan dan peraturan lain yang terkait dengan pertambangan.

Proses Pertambangan

Tahap Eksplorasi

Eksplorasi adalah segala kegiatan mulai dari mencari daerah prospek keterdapatan endapan bahan galian sampai mengetahui  jumlah dan kadar (Sumber daya dan cadangan bahan galian yang layak tambang/ekonomis).

Tahap eksplorasi :

1. Survei Tinjau (reconsaissance)

Tujuan :

• Mengidentifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung endapan yang berpotensi.

• Mengumpulkan informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan kesampaian daerah.

Kegiatannya antara lain:

• Studi geologi regional,

• penafsiran penginderaan jauh,

• metode tidak langsung lainnya,

• serta inspeksi lapangan pendahuluan.

2. Prospeksi (Prospecting)

Tujuan :

Membatasi daerah sebaran endapan yang akan menjadi sasaran eksplorasi selanjutnya.

Kegiatannya antara lain :

• Pemetaan geologi dengan skala minimal 1: 50.000,

• Pengukuran penampang stratigrafi,

• Pembuatan paritan,

• Pembuatan sumuran,

• Pemboran uji (scout drilling),

• Pencontohan, dan

• Analisis.

Metode eksplorasi tidak langsung, seperti penyelidikan geofisika, dapat dilaksanakan apabila dianggap perlu.

3. Eksplorasi Pendahuluan (preliminary Explorationi)

Mengetahui gambaran awal bentuk tiga-dimensi endapan yang meliputi:

• Ketebalan lapisan,

• Bentuk,

• Korelasi,

• Sebaran,

• Struktur,

• Kuantitas, dan

• Kualitas.

Kegiatannya antara lain :

• Pemetaan geologi dengan skala 1: 10.000,

• Pemetaan topografi,

• Pemboran dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya,

• Penampangan (logging) geofisika,

• Pembuatan sumuran/paritan uji, dan

• Pencontohan yang handal.

Pengkajian awal geoteknik dan geohidrologi mulai dapat dilakukan.

Kualitas dinyatakan dengan :

1. mineral : Kadar dan dinyatakan dalam;

• % (persen) = 1,5% Cu, 55% Fe2O3

• Kw Sn/1000 m3 = SnO2

• Gr/ton (primer), gr/m3 (sekunder) = Au

• Gr/ton = Ag

• Karat/m3 tanah = intan

• % MD (Magnetizing degree) tanah yang digali = pasir besi (Fe3O4 + Fe2O3)

2. Khusus untuk batubara adalah :

• Total moisture

• Kandungan abu

• Fixed carbon

• Nilai kalor

4. Eksplorasi Rinci (Detailed exploration)

Mengetahui kuantitas dan kualitas serta model tiga-dimensi endapan secara lebih rinci.

Kegiatannya antara lain :

• Pemetaan geologi dan topografi dengan skala minimal = 1 : 2.000,

• Pemboran dan pencontohan yang dilakukan dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya,

• Penampangan (logging) geofisika, dan

• Pengkajian geohidrologi dan geotektonik.

Pajak Pertambangan

Pajak merupakan hak yang didapatkan oleh negara atas pelayanannya kepada para beneficiaries. Dalam sistem perpajakan, si penerima ijin membayarkan sejumlah uang atas kegiatan yang dilakukannya dan atas ijin yang didapatkannya serta tidak diperhitungkan atas besar kecilnya kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, walaupun usaha sedang tidak beruntung atau produksi sedang menurun, ia tetap harus membayar berbagai macam pajak yang telah ditentukan oleh negara.

Pajak tidak memperhitungkan besar produksinya, tetapi memperhitungkan kekayaan yang dimiliki serta penghasilannya. Pajak dikenakan pada hampir semua aktivitas yang dianggap dilayani oleh negara. Karena itu bagi beberapa pihak pajak lebih tidak menguntungkan daripada royalti.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada umumnya suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mempunyai siklus usaha sebagai berikut :

1. Penyelidikan umum;

2. Eksplorasi;

3. Studi Kelayakan;

4. Konstruksi;

5. Pertambangan/Eksploitasi;

6. Reklamasi

Masing-masing proses tersebut terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Berikut disampaikan kewajiban perpajakan masing-masing siklus:

1. Penyelidikan Umum: Untuk menentukan potensi mineral pada suatu daerah perlu dilakukan pengujian geologis, untuk itu dibutuhkan jasa dari pihak peneliti geologis untuk melakukan Penelitian.  Atas jasa tersebut terutang PPN dan PPh Pasal 23/26 tergantung siapa yang melaksanakan.

2. Eksplorasi: Adalah rangkaian kegiatan penelitian, pengujian kandungan mineral, pemetaan wilayah dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya serta info lingkungan sosial dan lingkungan hidup.  Diperlukan jasa dari pihak ketiga yang akan terutang PPN dan PPh Pasal 23/26 tergantung pihak yang melaksanakan.

3. Studi Kelayakan: Dilakukan untuk mendapatkan informasi kelayakan ekonomis dan teknis pertambangan dan proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca tambang, studi kelayakan tersebut memuat data dan keterangan mengenai usaha tambang tersebut. Proses ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ahli mengenai hal tersebut. Atas jasa pengujian tersebut terutang PPN dan PPh Pasal 23.

4. Konstruksi: Setelah diketahui bahwa proyek pertambangan layak secara ekonomis teknis dan lingkungan, maka dilakukan pembangunan infrastruktur.  Pembangunan infrastruktur biasanya dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Jasa akan terutang PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

5. Penambangan/Eksploitasi: Kegiatan ini biasanya meliputi Land clearing (proses pembukaan lahan), Pengeboran dan penggalian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Atas jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.

6. Reklamasi: Adalah proses rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan. Apabila proses reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga maka akan terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.

Selain jenis pajak tersebut diatas, juga terdapat kewajiban pembayaran pajak atas PPh Pasal 21 yaitu untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, orang pribadi yang bukan pegawai atas upah yang diterima.
Selain hal-hal diatas, harus diperhatikan juga tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
1. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada:

a. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

b. Pasal 128 menyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud yang terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Adapun penerimaan pajak yang dimaksud terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan serta bea masuk dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak terdiri atas iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi. Dalam hal pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

3. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 1 Angka 8, Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya;

4. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 8, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut:

a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.

b. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.

c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15.

5. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ.6/1999 Tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan Pbb Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi Dan Galian C Sebagaimana Diatur Dengan Surat Edaran Nomor : Se-26/Pj.6/1999, pengenaan PBB atas areal belum produktif dan areal tidak produktif disempurnakan dengan memperhitungkan tahapan kegiatan penambangan sebagai berikut:

a. Penyelidikan umum, adalah sebesar 5% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

b. Eksplorasi pada tahun ke-satu s/d ke-lima, masing-masing sebesar 20% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

c. Eksplorasi untuk perpanjangan I dan II, adalah sebesar 50% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

d. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi (konstruksi) sampai dengan produksi adalah luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Ketentuan Fiskal (Perpajakan)

Dalam UU Minerba, beberapa ketentuan fiskal di dalam UU Minerba adalah sebagai berikut:

Tarif perpajakan mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku dari waktu ke waktu/prevailing law (Pasal 133 Ayat 3 dan Ayat 5, Pasal 136).

Adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah (Pasal 134 Ayat 1).

Besaran tarif iuran produksi (royalti) ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi dan harga (Pasal 137 Ayat 1).

Saat ini UU Minerba yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan UU No. 11/1967.

Usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 35 UU No. 4/2009 dilaksanakan dalam bentuk:

1) IUP atau Izin Usaha Pertambangan,

2) IPR atau Izin Pertambangan Rakyat, dan

3) IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Dengan diberlakukannya UU No. 4/2009, sesuai dengan ketentuan penutupnya, UU No. 11/1967 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang ada pada UU No. 11/1967 tersebut dicabut dan langsung dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a UU No. 4/2009 dinyatakan bahwa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

Hal ini dikarenakan KK dan PKP2B merupakan suatu kontrak yang sah dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang membuat.

Di kutip dari berita di web DJP: http://www.pajak.go.id/content/news/kpp-pertambangan-dan-kpp-migas-diharapkan-dapat-penuhi-harapan-masyarakat-akan-keadilan

Saat ini Wajib Pajak (WP) perusahaan tambang besar yang merupakan hasil Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan kontrak karya kini di administrasikan dan dipantau secara intensif pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pertambangan. Tapi baru sebatas perusahaan pertambangan yang besar, yang PKP2B dan kontrak karya, kalau yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya Gubernur, Bupati, atau Walikota, itu belum. Dengan dibentuknya KPP Pertambangan dan KPP Migas, maka DJP dapat semakin menggali penerimaan dari kedua sektor tersebut. Selain itu, dengan dikeluarkannya PP No 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), dimana jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan PPh, yang dulunya hanya mencakup 5 biaya, sekarang mencakup 21 biaya, maka tunggakan-tunggakan pajak perusahaan migas diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat.

Langkah DJP dengan membentuk KPP Pertambangan dan KPP Migas juga untuk memenuhi harapan besar masyarakat luas agar DJP tegas dalam menagih tunggakan-tunggakan pajak perusahaan-perusahaan besar pertambangan dan migas. Pembentukan KPP Pertambangan dan KPP Migas diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia akan adanya keadilan dalam membayar pajak antara perusahaan-perusahaan besar migas dan pertambangan dengan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil di Indonesia yang juga wajib bayar pajak.

Sumber :

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: